MEDAN| Kilaskriminal.com – Puluhan Mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Anti Penindasan (Gemas), menggelar unjuk rasa aksi bertopeng mirip “Bjorka” di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Rabu (29/05/2024).
Massa Gemas yang menggelar aksi unjuk rasa bertopeng ini meminta ke Kejatisu untuk mengusut dugaan korupsi di pembangunan Puskesmas Pintu Padang, yang menelan biaya hingga Rp8 miliar.
Selama menjalankan unjuk rasa, massa Gemas mendapat pengawalan ketat dari personel Kepolisian. Selain memakai topeng mirip “Bjorka”, massa juga membentangkan sejumlah spanduk.
Spanduk tersebut, bertuliskan “Bapak Kajati Sumut Panggil Aktor dan Periksa Pembangunan Puskesmas Pintu Padang – Tapanuli Selatan yang dimenangkam CV Restu Jaya Mandiri TA 2023 Senilai Rp8 Miliar Diduga Korupsi Persengkolkolan Jahat Dengan Konsultan Perencanaan CV Osaka Karya Konsultan Terindikasi Markup Volume dan RAB.
Ferdiansyah Pasaribu, Koordinator Aksi, dalam orasinya memekikkan, selama 73 tahun Kabupaten Tapsel, ternyata belum menunjukkan kemajuan demokrasi dan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi.
“Praktek korupsi, terus berlanjut seolah sudah menjadi budaya para penguasa di daerah. Hal ini sangat menciderai semangat reformasi yang meruntuhkan kekuasaan orde baru,” pekik Ferdy.
Dalam hal ini, menurut Ferdy, beredar dugaan terkait berbagai cara penguasa di Kabupaten Tapsel yang bekerjasama untuk bersengkolkol dengan penegak hukum dalam hal ini, Kejaksaan setempat.
“Tujuannya, untuk meredam laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi. Parahnya, yang aktif dan gencar dalam pelaporan terkait pemberantasan korupsi justru jadi objek penyerangan dari berbagai sisi di Tapanuli Selatan,” tegas Ferdy.
Ferdy mengaku, bahwa pihaknya juga menilai kondisi Tapsel saat ini dalam darurat korupsi. Topeng ini, baginya dan massa lain, merupakan simbol sindiran untuk seseorang berinisial, H, yang santer dugaan sebagai orang kepercayaan nomor satu di Tapsel.
“Diduga orang dekat atau kepercayaan Bupati Tapsel ini terindikasi mengatur permainan. Baik itu dugaan pengaturan jabatan Pegawai yang strategis maupun proyek-proyek bersumber dari APBD,” ungkapnya.
Selain itu, sambung Ferdy, H juga memanfaatkan persengkolkolan jahat yang sudah menjadi rahasia bersama. Yaitu, melakukan pembusukan proses politik dan pada akhirnya menghambat pemerataan ekonomi dan pembangunan di Tapsel.
Diduga, kata Ferdy, H menciptakan kontraktor dan konsultan untuk kepentingan pribadi. Serta memperkaya diri sendiri dengan koleganya yang berinisial RH. RH ini, tak lain adalah kontraktor kepercayaan H.
Selain itu, sebutnya, mencuat juga dugaan inisial konsultan perencanaan dari H, yakni SAH. Ferdy menyebut, proyek yang diduga permainan H, RH, dan SAH antara lain adalah pembangunan Puskesmas Pintu Padang, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapsel.
“Di mana, CV Restu Jaya Mandiri TA 2023 berhasil memenangkan proyek senilai Rp8 Miliar tersebut,” tuturnya.
Ferdy menduga, semua pengerjaan pembangunan Puskemas ini di markup yang indikasinya tercium, lantaran proyek tersebut tidak sesuai spesifikasi di RAB. Diduga, kualitas pekerjaan tidak sesuai standar dan lemah pengawasan.
Apalagi, urai Ferdy, belum setahun pekerjaan tersebut selesai, sudah banyak keretakan atau hancur. Bahkan, fakta di lapangan, Ferdy menemukan harga item pekerjaan sangat tinggi yang akhirnya muncul dugaan penggelembungan harga.
“Dalam hal ini, diduga konsultan perencanaan dan konsultan bersekongkol jahat untuk menaikkan harga spesefikasi,” kata Ferdy.
Sedangkan, Sayyid, selaku Koordinator Lapangan Aksi, meminta Kajatisu, segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Kesehatan Tapsel, selaku kuasa pengguna anggaran.
Kemudian, mereka meminta pejabat pelaksana teknis kegiatan, bendahara pengeluaran, pihak Perusahaan atau kontraktor pekerjaan, dan pejabat pengadaan barang/jasa pemerintah serta yang terkait dalam pekerjaan tersebut diperiksa.
Dalam kesempatan ini, Gemas juga menyarankan supaya aparat penegak hukum bekerjasama dengan lembaga independen atau tim ahli yang mampu menghitung dan mengaudit kerugian keuangan Negara pada dugaan korupsi itu. Harapannya, dapat mempercepat proses hukumnya.
Setelah satu jam berorasi, Kejatisu melalui Bagian Penkum, Lamria, menyampaikan ucapan terima kasih atas aspirasi Gemas. Ia berjanji, aspirasi tersebut akan ia sampaikan ke Pimpinannya.
“Kami harap agar segera masukkan laporannya. Supaya mempermudah dan mempercepat proses humumnya,” tandasnya.
Setelah mendengarkan tanggapan itu, Koordinator Aksi memohon kepada Kejatisu agar serius untuk mengusut tuntas dugaan korupsi pembangunan Puskesmas Pintu Padang ini.
Jika tidak ada tindaklanjut, Gemas akan menggelar demonstrasi ulang, guna menanyakan perkembangan dugaan korupsi. Setelah aksi selesai, massa menyerahkan laporan resmi ke Kejatisu lengkap dengan dokumen seperti RAB dan dokumentasi pekerjaan.(TIM RED)
